Hapus Obat Kanker, Jokowi dan Menkes akan Digugat

-
Foto: Twitter Jokowi

Koordinator Kuasa Hukum Penderita Kanker Payudara HER 2, Rusdianto Matulatuwa mengatakan bakal menggugat Presiden Joko Widodo, Direksi BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan (Menkes) RI Nila Moeloek terkait penghentian pembiayaan obat kanker Herceptin atau Trastuzumab terhadap klienya Juniarti.

"Gugatan sedang kami matangkan terhadap Presiden Direksi BPJS MENKES dan pihak terkait lainnya yang sedang kami pertimbangkan," kata Rusdianto saat dihubungi di Jakarta, Senin (16/7).

Awalnya, masalah Juniarti itu muncul saat Apoteker RS Persahabatan, Rawamangun, Jakarta Timur, menolak resep Herceptin atau Trastuzumab. Alasannya, sejak 1 April 2018 lalu, obat Trastuzumab dihentikan penjaminannya oleh BPJS Kesehatan.

"Belakangan kami baru tahu penjaminan itu dihentikan BPJS atas dasar pertimbangan Dewan Pertimbangan Klinis BPJS yang menganggap obat itu tidak bermanfaat secara medis," kata Edy Haryadi yang merupakan suami dari penderita kanker payudara tersebut.

Padahal, kata Edy Trastuzumab adalah obat yang aman, bermutu dan berkhasiat yang perlu dijamin aksesbilitasnya dalam rangka pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Formularium Nasional 2018 yang ditetapkan pada 28 Desember 2017.

Edy pun telah meminta kebijaksanaan dari BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan penggunaan Trastuzumab kepada istrinya. Namun hingga kemoterapi pertama berlangsung, obat Trastuzumab itu tidak diberikan. Menurut Edy, di saat istrinya menjalani kemoterapi pertama tanpa Trastuzumab, ia ditelepon kembali oleh Humas BPJS Kesehatan yang menyatakan kasusnya tengah diproses.

Namun, menurut Edy, prosesnya terkesan lebih pada mengaudit dokter di RS Persahabatan mengapa memberikan obat Herceptin atau Trastuzumab. Saat dirinya menanyakan bagaimana dengan permintaan tentang Transuzumab, pihak BPJS Kesehatan menyatakan tidak akan menjamin. Hal itu dikarenakan Direksi Direksi BPJS percaya masih ada 22 obat kanker di luar Trastuzumab yang bisa digunakan.

Anehnya, BPJS tidak pernah menyebutkan obat apa selain Trastuzumab tersebut.

Oleh karena itu, Edy menegaskan, pihaknya bersama dengan keluarga akan menggugat Direksi BPJS dan juga Presiden Jokowi secara hukum atas penghapusan obat lini pertama Trastuzumab. Menurutnya, BPJS Kesehatan seolah-olah tengah membisniskan perkara nyawa seseorang.


Baca sumber

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Terjadi lagi : Kapal di Perairan Jember Tenggelam Dihantam Ombak

-
Image
Ilustrasi Kapal Tenggelam (Foto: Pixabay ) Sebuah kapal tenggelam dihantam gelombang besar di perairan Plawangan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (19/7). Akibatnya, lima orang anak buah kapal (ABK) meninggal dunia, sedangkan tujuh orang lainnya dinyatakan masih hilang. "Sebuah perahu payang 'Joko Berek' dengan 21 penumpang yang dinakhodai oleh Dirman saat pulang melaut dihantam ombak besar di perairan Plawangan Puger. Pada Kamis pukul 08.15 WIB," kata Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo seperti dilansir Antara.  Perahu sedang membawa 21 ABK saat ombak besar menghantam perahu mereka. Para ABK langsung mencoba untuk menyelamatkan diri masing-masing. Namun, beberapa di antara mereka ada yang tak bisa berenang sehingga tenggelam diterjang gelombang laut. Menurut informasi terakhir, ABK yang berhasil menyelamatkan diri sebanyak 9 orang. Tim SAR gabungan juga masih mencari tujuh orang yang masih hilang akibat ganasnya ombak laut selatan.  Lim...
Read more

Dua Pekan Lagi, Freeport Resmi Jatuh ke Tangan Indonesia

-
Image
Jalan panjang perundingan akuisisi tambang PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Timika, Papua memasuki babak baru. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akui jika pemerintah tak mampu untuk melakukan kegiatan operasional PT Freeport Indonesia. Untuk itu, pihaknya menginisiasi untuk melakukan kerja sama dengan Freeport untuk melakukan joint venture. "Mengenai operasi kita menyadari kita kurang, tapi yang lain kebersamaan jadi joint venture. Mengapa jadi sangat detail itu supaya ke depan jangan sampai ada split,” kata Rini saat halal bi halal di kediamannya, Sabtu (30/6). Dia mengatakan perihal joint venture, dalam rezim IUPK nantinya yang akan memiliki saham mayoritas tetap pemerintah. Di mana, pemerintah akan mendapat porsi 51 persen saham dan PTFI hanya punya 49 persen. "Mereka mengatakan oke lah ada 51 persen (untuk Indonesia) tapi anda enggak ngerti operasi dan kita setuju oke operasi (dilakukan Freeport) karena lebih dominan tapi yang...
Read more

Fenomena Alam, Yang Tinggal Di Pulau Jawa Diminta Waspada !

-
Image
Referensi thinstock.com Angin Dingin Australia Melanda Jawa Sejak bulan lalu,Australia sudah memasukki musim dingin, Kalau disiang hari,masih lumayan, tapi bila sudah mulai sore,suhu udara mulai merangkak turun dari 5 derajat Celcius,hingga mencapai 2 derajat Celcius, Belum lagi angin bertiup sangat kencang,sehingga rasa dingin,merasuk hingga ketulang sumsum Ternyata musim dingin di Australia,berpengaruh terhadap iklim di Pulau Jawa,Dalam beberapa minggu terakhir suhu dingin melanda hampir sebagian besar wilayah di Pulau Jawa. Kepala Bagian Humas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Hary Tirto Djatmiko menjelaskan, saat ini merupakan puncak musim kemarau yang ditandai dengan suhu yang lebih dingin dan angin lebih kencang. Saat ini Indonesia mendapat pengaruh dari aliran massa dingin dari Australia Aliran tersebut menyebabkan perubahan suhu menjadi lebih dingin di sejumlah wilayah di Indonesia. Turunnya suhu udara lebih dingin ini membuat kita lebih renta...
Read more